PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA BAPAK BAGI ANAK BELUM MUMAYIZ

PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA BAPAK BAGI ANAK BELUM MUMAYIZ

A.      Latar belakang masalah

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang pasangan agar mereka cenderung satu sama lain, saling menyayangi dan saling mencintai. Bagi umat Islam terdapat aturan untuk hidup bersama yaitu seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah Al-Qur’an sendiri menggambarkan tali perkawinan itu sebagai tali yang kokoh (mitsaqan ghalizhan) untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah  dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan.

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia, dan tentram. Namun, sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa ke arah pada perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tetapi apabila semua cara sudah dilakukan, ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya.

Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (hadhanah) termasuk mengenai nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut.

Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa Fikih disebut hadhanah. Dalam Islam, hak mengasuh anak adalah menjadi tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu baik ibu maupun bapak karena anak adalah titipan sang Khalik yang harus kita rawat, apabila kita tidak melaksanakan semua itu dengan baik maka kita akan dikenai hukum Allah.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam hal pendidikan, orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini, karena undang-undang mengamanahkan terhadap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak. Sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) huruf (a) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam Pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Dari ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum mumayiz apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Adapun siapa yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayiz, bila kita melihat argumen di atas, maka yang berhak mengasuh anak yang belum mumayiz adalah pihak ibu.

Pada poin yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya anak yang belum mumayiz jatuh ke tangan ibu, tapi tidak demikian adanya yang terjadi di Pengadilan Agama. Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang hak hadhanah anak setelah terjadinya perceraian, dimana anak merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama serta harus melepaskan ikatan perkawinan dikarenakan alasan- alasan yang memicu retaknya hubungan perkawinan.

Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak hadhanah anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang diperebutkan, masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang ditetapkan.

Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti, putusan majelis hakim, dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis hakim.

B.      Rumusan Masalah

a.      Bagaimana metode ijtihad majelis hakim dalam memutuskan perkara hak hadhanah anak kepada bapak dalam putusan perkara nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB

b.      Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut?